.png)
JAKARTA – Memasuki awal tahun 2026, wajah hukum perdata di Indonesia mengalami pergeseran signifikan. Tidak hanya fokus pada sengketa antarindividu, instrumen perdata kini menjadi senjata utama negara dalam menindak korporasi perusak lingkungan, bersamaan dengan langkah DPR RI yang mempercepat digitalisasi sistem peradilan melalui RUU Hukum Acara Perdata.
1. Gugatan Raksasa: Negara vs Korporasi
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) baru saja mendaftarkan gugatan perdata luar biasa terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara pada pertengahan Januari 2026. Gugatan dengan total nilai Rp4,84 triliun ini diajukan atas dugaan kerusakan ekosistem di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga.
Menteri LH menegaskan bahwa langkah ini menggunakan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak), di mana perusahaan wajib bertanggung jawab atas dampak kerusakan lingkungan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan yang berbelit-belit.
2. Digitalisasi Pengadilan dalam Prolegnas 2026
Di sisi legislasi, RUU Hukum Acara Perdata resmi masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa aturan peninggalan kolonial (HIR/RBG) sudah tidak relevan dengan era ekonomi digital.
Pokok perubahan utama dalam RUU ini meliputi:
- E-Litigation: Penguatan landasan hukum untuk persidangan elektronik secara penuh.
- Acara Cepat: Prosedur penyelesaian sengketa utang-piutang dan cedera janji (wanprestasi) dengan nilai tertentu yang lebih singkat.
- Perampasan Aset: Penambahan mekanisme perdata untuk merampas aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana inkrah (fokus pada asset recovery).
3. Tren Sengketa Tanah dan Mafia Properti
Sengketa agraria masih mendominasi kalender pengadilan di berbagai daerah. Di Surabaya, pihak kepolisian dan pengadilan tengah menangani kasus besar terkait dugaan mafia tanah yang melibatkan aset eks kantor ormas dengan taksiran kerugian mencapai Rp5 miliar. Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah secara digital demi meminimalisir celah gugatan tumpang tindih lahan yang kerap terjadi.
Catatan Pakar: "Hukum perdata kita sedang bertransformasi dari sekadar alat penyelesaian konflik privat menjadi instrumen pemulihan hak publik dan negara, terutama dalam isu lingkungan dan aset hasil kejahatan," ujar seorang praktisi hukum di Jakarta.
| Aspek | Praktik Lama (HIR/RBG) | Rencana Baru (RUU 2026) |
| Media Persidangan | Dominan tatap muka/fisik | Penguatan E-Court & E-Litigation |
| Durasi Perkara | Cenderung lama (tahunan) | Mekanisme Gugatan Sederhana diperluas |
| Bukti Digital | Masih sering diperdebatkan | Pengakuan penuh alat bukti elektronik |
| Eksekusi Aset | Menunggu putusan pidana | Bisa melalui jalur perdata khusus |
